Jakarta | bidikinfonews.xyz – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh ekosistem demokrasi yang sehat. Dalam ekosistem tersebut, pers yang profesional dan independen menjadi salah satu pilar penting.
Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, media yang kuat dan bermartabat merupakan benteng terakhir agar kebijakan publik tidak lahir dari informasi keliru maupun manipulatif.
“Kalau media kehilangan integritas, ruang publik akan dikuasai oleh konten dangkal dan kepentingan tersembunyi. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi ketika bangsa ini sedang menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Bamsoet saat menerima Pengurus dan Anggota Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) di Jakarta, Senin (30/9/2025).
Pengurus dan anggota IPJI yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Christy Andrini, Andi M. Nirwansyah, Purwono, Kun Wardana Abyoto, dan Taufan Mutia.
Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI itu menambahkan, sejumlah survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap media di Indonesia masih fluktuatif. Digital News Report 2025 mencatat indeks kepercayaan publik naik tipis dari 35 persen menjadi 36 persen. Angka ini masih tertinggal dibandingkan negara lain yang mampu menjaga kepercayaan publik di atas 50 persen.
Sementara itu, survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama Remotivi pada 2024 menunjukkan 70,2 persen publik masih percaya pada media arus utama, namun hanya 41,1 persen responden yang menilai media mampu menyajikan informasi secara utuh tanpa menutupi sisi tertentu.
“Kondisi ini menandakan adanya celah besar yang harus segera dijembatani. Tantangan media saat ini bukan semata arus disinformasi, tetapi juga rapuhnya model bisnis redaksi, intervensi kepemilikan, serta ancaman hukum dan kekerasan terhadap jurnalis,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan bahwa penguatan pers tidak bisa dibebankan hanya pada satu pihak. Pemerintah dan DPR, menurutnya, harus menghadirkan regulasi yang ramah kebebasan berpendapat. Di sisi lain, media wajib menjaga independensi redaksi, sementara masyarakat sipil berperan penting dalam menumbuhkan literasi media sejak dini.
“Membangun media profesional dan merdeka sama artinya dengan membangun pilar demokrasi. Keputusan publik yang rasional hanya mungkin lahir dari informasi yang jernih. Indonesia Emas membutuhkan itu,” pungkas Bamsoet.
( */ S, Ef, Nst. )
Share Social Media
