
Madina | bidikinfonews.xyz / – Polemik pemberitaan terkait pembangunan Koperasi Merah Putih di Desa Suka Damai tidak hanya berhenti pada bantahan Kepala Desa. Lebih jauh, persoalan ini membuka ruang evaluasi serius terhadap praktik jurnalistik sejumlah media daring yang diduga mengabaikan prinsip dasar keberimbangan.
Dari penelusuran yang dilakukan, terdapat pola yang mengemuka : pemberitaan dimuat tanpa upaya konfirmasi kepada pihak yang menjadi objek utama berita. Nama Kepala Desa Suka Damai disebut, kebijakan dipersoalkan, namun ruang klarifikasi justru tidak diberikan.
Padahal, dalam praktik jurnalistik profesional, konfirmasi bukan sekadar pelengkap, melainkan kewajiban etik yang tidak bisa ditawar.
Dalam kerangka hukum, hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjadi landasan utama kebebasan pers sekaligus rambu-rambu tanggung jawab media di Indonesia.
Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Lebih jauh, pada ayat (2), ditegaskan bahwa pers wajib melayani hak jawab.
Hak jawab bukan sekadar formalitas administratif, melainkan hak konstitusional setiap warga negara untuk memberikan klarifikasi atau bantahan atas pemberitaan yang merugikan dirinya.

Dalam konteks kasus ini, jika benar tidak ada upaya konfirmasi sejak awal sebelum berita ditayangkan, maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran etik, tetapi berpotensi mengarah pada pengabaian hak jawab sejak tahap awal produksi berita.
Tak hanya itu, prinsip cover both sides atau keberimbangan juga merupakan bagian penting dalam Dewan Pers melalui Kode Etik Jurnalistik. Dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, dan tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.
Jika ditelaah lebih dalam, pemberitaan tanpa konfirmasi membuka ruang terbentuknya opini publik yang bias. Informasi yang seharusnya utuh menjadi timpang. Fakta yang seharusnya diverifikasi berubah menjadi asumsi yang dipublikasikan.
Di sinilah batas antara kelalaian dan pelanggaran mulai menjadi kabur.
Apakah ini sekadar keteledoran dalam kerja jurnalistik?

Atau justru ada pola sistematis yang sengaja membentuk opini tanpa memberi ruang klarifikasi?
Pertanyaan ini menjadi penting, mengingat dampak dari sebuah pemberitaan tidak berimbang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial di tingkat lokal.

Kepala Desa Suka Damai, FH, secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dihubungi untuk dimintai keterangan sebelum berita-berita tersebut dipublikasikan. Jika pernyataan ini benar, maka publik patut mempertanyakan standar profesionalisme media yang bersangkutan.
Lebih jauh, publik juga berhak mengetahui apakah media tersebut siap membuka ruang hak jawab secara proporsional, atau justru memilih diam setelah narasi terlanjur terbentuk.
Dalam konteks ini, peran Dewan Pers menjadi krusial sebagai lembaga yang berwenang menilai dan menyelesaikan sengketa pers. Masyarakat maupun pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan pengaduan jika merasa pemberitaan tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik.
Kasus Desa Suka Damai ini pada akhirnya bukan hanya soal pembangunan koperasi, tetapi juga menjadi cermin bagaimana kualitas informasi diproduksi dan disebarluaskan.
Sebab di era derasnya arus informasi, satu hal yang menjadi taruhan adalah kepercayaan publik.
Dan ketika media mulai kehilangan pijakan pada prinsip keberimbangan, maka yang runtuh bukan hanya kredibilitasnya, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap informasi itu sendiri.
( BINews / Aridho.Nst )
Share Social Media