Jakarta | bidikinfonews.xyz / 12 November 2024 – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan perubahan signifikan dalam distribusi pupuk subsidi, yang kini akan disalurkan langsung kepada petani tanpa melalui prosedur yang rumit. Kebijakan ini merupakan hasil arahan Presiden Prabowo Subianto setelah rapat dengan beberapa kementerian terkait.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Pertanian, Amran menjelaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses distribusi pupuk. “Kami mewakili pemerintah bertandatangan dan membuat keputusan untuk distribusi pupuk. Kami serahkan langsung kepada PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) untuk disalurkan ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan),” ujarnya.
Melalui aturan baru ini, proses distribusi pupuk akan lebih efisien, di mana tidak lagi memerlukan surat keputusan dari gubernur atau bupati. “Sekarang langsung dari Mentan ke Pupuk Indonesia, dan kemudian ke Gapoktan. Banyak aturan yang kita pangkas untuk memudahkan akses petani,” tambah Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Amran juga mengungkapkan bahwa volume pupuk yang dialokasikan untuk petani akan meningkat dua kali lipat, atau naik 100 persen. “Ini adalah kabar gembira bagi seluruh petani Indonesia, atas arahan Bapak Presiden,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyaluran pupuk subsidi, yang akan menjadi landasan regulasi yang lebih sederhana. Menko Pangan Zulkifli Hasan menargetkan bahwa proses pengajuan Perpres dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan ke depan, sehingga mulai Januari 2025, penyaluran pupuk subsidi diharapkan tidak akan menjadi masalah lagi.
Dengan perubahan ini, Gapoktan akan memiliki tanggung jawab penuh dalam pendataan petani, memastikan bahwa setiap penerima pupuk adalah petani yang berhak. Amran menekankan pentingnya data yang akurat untuk kelancaran distribusi.
Sebelumnya, proses panjang dalam pengeluaran surat keputusan menyebabkan penyaluran pupuk subsidi terhambat, dengan hanya 50 persen bupati yang menerbitkan SK hingga pertengahan tahun. “Korbannya adalah petani. Alhamdulillah, ini kabar baik,” tutup Amran.
Dengan langkah strategis ini, diharapkan petani Indonesia dapat lebih mudah mengakses pupuk subsidi, mendukung peningkatan produksi pertanian, dan mencapai swasembada pangan yang diinginkan.
Dari: Berbagai Sumber
( BINews)
Share Social Media
