Medan | bidikinfonews.xyz / 22 April 2025 – Belum genap dua bulan menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution mulai melakukan manuver besar dalam tubuh birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sejumlah pejabat eselon tinggi yang sebelumnya menduduki posisi strategis satu per satu dicopot, sebagian karena dugaan pelanggaran hukum, sebagian lagi karena dinilai tidak sejalan secara politik.
Langkah tegas Bobby ini tidak lepas dari upayanya membangun ulang struktur pemerintahan yang dinilai masih kuat dipengaruhi oleh loyalis Gubernur sebelumnya, Edy Rahmayadi. Seperti diketahui, Bobby dan Edy merupakan rival dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Sumut 2024 yang berlangsung panas dan sarat intrik politik.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah pencopotan sementara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Sumut, Mulyadi Simatupang. Ia dinonaktifkan setelah diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Bobby di sebuah grup WhatsApp internal. Langkah ini dianggap sebagian kalangan sebagai sinyal bahwa Bobby tidak akan mentoleransi bentuk perlawanan, bahkan dalam ruang komunikasi informal sekalipun.
Tak hanya itu, dua kepala dinas lainnya juga dicopot dari jabatannya karena terjerat proses hukum atas dugaan kasus korupsi. Ini memperkuat kesan bahwa selain agenda politik, Bobby juga tengah menggalakkan upaya bersih-bersih birokrasi dari praktik-praktik yang tidak sehat.
Menariknya, dalam waktu yang relatif singkat, Bobby turut membawa serta sejumlah pejabat yang sebelumnya bekerja bersamanya di Pemerintah Kota Medan untuk menempati posisi strategis di Pemprov Sumut. Ini mengindikasikan keinginannya membentuk lingkaran kerja yang solid dan loyal di lingkungan pemerintahan provinsi, sembari memperkuat basis kekuasaan politiknya di tingkat regional.
Langkah-langkah cepat dan penuh risiko ini mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Sebagian menilai Bobby sedang membangun fondasi pemerintahan yang lebih profesional dan bebas korupsi, sementara yang lain menilai ini sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan yang terlalu agresif dan berpotensi memicu konflik internal di tubuh ASN Sumut.
Apapun motifnya, gelombang perombakan ini menandai babak baru dalam politik birokrasi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Bobby Nasution—yang tampaknya tak ragu menabrak arus demi membentuk pemerintahan versinya sendiri.
( BINews )
Share Social Media
