☝☝▶️▶️ Klik Audio
Medan | bidikinfonews.xyz / – Di negeri ini, kemiskinan bukan soal perut kosong, melainkan soal nama yang tak pernah dipanggil sistem. Jika namamu tak tercetak di daftar, maka kau resmi tidak miskin. Negara percaya pada data. Rakyat percaya pada nasib.
Di Medan Tembung, di sebuah sudut bernama Lingkungan 6, ada seorang lelaki tua bernama Asrin Parinduri, Usianya 68 tahun. Rumahnya berumur lebih tua dari sebagian kebijakan sosial yang silih berganti. Dindingnya papan tambalan. Atapnya jerami. Lantainya semen yang menyerah pada waktu. Namun yang paling rapuh bukan rumahnya—melainkan pengakuan negara atas keberadaannya.
Puluhan tahun ia tinggal di sana. Puluhan tahun pula bantuan sosial diluncurkan dengan nama yang semakin canggih: PKH, BPNT, BLT, dan entah apa lagi. Semua lewat. Semua melintas. Tak satu pun berhenti. Barangkali gubuk Asrin tak cukup layak untuk dijadikan titik koordinat.
Aneh? Tidak.
Sebab di republik ini, kemiskinan harus terdaftar dulu agar diakui. Kalau tidak, ia dianggap hoaks.
Data adalah makhluk paling setia di birokrasi. Ia tidak pernah lapar. Ia tidak pernah renta. Ia tidak pernah bocor saat hujan. Data duduk manis di lemari dan server, ditemani tanda tangan dan stempel. Sementara manusia—seperti Asrin—harus membuktikan kemiskinannya dengan hidup yang semakin keras.
Konon, pendataan dilakukan dari bawah. Dari lingkungan. Dari orang-orang yang seharusnya paling mengenal warganya. Namun entah bagaimana, yang dekat justru sering luput, dan yang jauh malah tercatat rapi. Yang hidup pas-pasan disebut mampu bertahan. Yang mampu bertahan disebut tak layak dibantu.
Mungkin benar, data memang tidak salah. Yang salah barangkali cara kita menyembahnya.
Ketika Azhari A.M Sinik dari LIPPSU menyebut ini sebagai kegagalan pelayanan publik, itu terdengar formal. Tapi jika diterjemahkan ke bahasa rakyat, maknanya sederhana : Negara absen, tapi administrasi hadir penuh.
Lucunya, dalam sistem yang katanya berpihak pada wong cilik, kemiskinan justru harus bersaing. Bukan dengan kebutuhan, melainkan dengan kedekatan, kebiasaan, dan keberuntungan administratif. Bansos pun menjelma seperti undian: siapa yang namanya keluar, dialah pemenangnya.
Asrin bukan kalah. Ia bahkan tak pernah ikut lomba.
Opini ini tidak hendak menuduh siapa pun. Ia hanya ingin bertanya dengan cara yang mungkin tidak sopan bagi kekuasaan, tapi jujur bagi nurani :
Jika negara punya anggaran, punya program, punya data—mengapa masih ada orang tua yang menua dalam gubuk dan kesunyian?
Barangkali karena selama ini kita terlalu sibuk membangun Negara di atas kertas, lupa membangun kehadiran di atas tanah.
Sebab negara sejati bukan yang pandai menghitung jumlah penerima, melainkan yang mau menunduk dan melihat siapa yang tercecer. Dan selama orang seperti Asrin Parinduri hanya menjadi catatan kaki yang tak pernah ditulis, maka bantuan sosial hanyalah ritual tahunan yang kehilangan makna.
Di akhir hari, pertanyaannya bukan lagi soal bansos.
Melainkan soal ini : apakah negara masih mengenal rakyatnya, atau hanya mengenali datanya?.
Oleh : Pimpinan Umum Media Bidik Info News. Syahrial Efendi Nasution. C.BJ.,C.EJ.,C.In.
Share Social Media
