MANOKWARI | BINEWS — Ketua Pilar Pemuda Rakyat Papua Barat, Jekson S. Kapisa, menyayangkan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua Barat dengan Nomor: B/501/X/REK.1.9/2026/Ditreskrimum.
Jekson mempertanyakan dasar hukum penghentian penyelidikan tersebut. Ia menilai keputusan itu perlu mendapatkan penjelasan secara transparan, terlebih perkara yang dihentikan berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen Berita Acara Pelepasan Tanah Hak Ulayat milik almarhum N.J. Rumbobiar, seorang purnawirawan Letnan Kolonel Polisi.

Menurut Jekson, laporan dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Fredrik Rumbobiar, anak kandung almarhum N.J. Rumbobiar, pada 22 Januari 2026 melalui laporan Nomor: B/27/I/SPKT/Polda Papua Barat.
Laporan itu berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan almarhum N.J. Rumbobiar dalam dokumen Berita Acara Pelepasan Tanah Hak Ulayat yang diduga melibatkan oknum PT Pelindo IV Manokwari.
Jekson menilai persoalan tersebut tidak seharusnya dihentikan tanpa penjelasan yang terbuka mengenai dasar pertimbangan hukum dan hasil pemeriksaan terhadap seluruh bukti maupun keterangan saksi yang telah disampaikan.
Keterangan Saksi William Rumbobiar Dipertanyakan
Dalam perkembangan perkara tersebut, William Rumbobiar, anak kandung almarhum N.J. Rumbobiar, memberikan keterangan mengenai peristiwa yang diketahuinya secara langsung.
William mengaku sebagai saksi hidup yang mengantarkan orang tuanya ke kantor PT Pelindo untuk menerima bantuan uang tiket sebesar Rp4.500.000.
Berdasarkan keterangannya, bantuan tersebut diberikan untuk keperluan perjalanan menggunakan kapal KM Umsini menuju Surabaya. Hal itu, menurut William, sebagaimana tercantum dalam kuitansi tertanggal 16 Februari 1999.

Namun, William menegaskan bahwa sepanjang yang diketahuinya saat mengantarkan orang tuanya untuk menerima bantuan tersebut, tidak pernah ada proses penandatanganan maupun penyerahan dokumen Berita Acara Pelepasan Tanah Hak Ulayat sebagaimana yang kemudian dipersoalkan.
Atas dasar keterangan tersebut, William mempertanyakan keabsahan dokumen Berita Acara Pelepasan Tanah Hak Ulayat yang mencantumkan tanda tangan almarhum ayahnya.
Keterangan saksi tersebut, menurut Jekson, seharusnya menjadi bagian penting yang perlu didalami oleh penyidik sebelum mengambil keputusan menghentikan penyelidikan.
Jekson Pertanyakan Proses Pemeriksaan Forensik
Tidak hanya mempersoalkan penghentian penyelidikan, Jekson S. Kapisa juga mempertanyakan proses pemeriksaan forensik terhadap dokumen yang menjadi objek laporan.
Ia menyoroti informasi mengenai pemeriksaan forensik yang disebut-sebut menyimpulkan adanya kemiripan atau identitas tanda tangan dalam dokumen yang diperiksa.
Menurut Jekson, terdapat persoalan mendasar yang perlu dijelaskan, yakni dokumen apa saja yang dijadikan sampel pembanding dalam pemeriksaan laboratorium forensik tersebut.
Ia menyebutkan bahwa dokumen Berita Acara Pelepasan Tanah yang dipersoalkan telah dibawa untuk pemeriksaan forensik di Jayapura. Namun, menurut keterangannya, kuitansi asli yang memuat tanda tangan almarhum serta dokumen KTP yang berkaitan dengan pembanding tanda tangan tidak turut disertakan dalam pemeriksaan sebagaimana yang ia harapkan.
“Bagaimana hasil pemeriksaan forensik dapat dijadikan dasar kesimpulan apabila dokumen pembanding yang kami nilai penting, seperti kuitansi asli yang memuat tanda tangan almarhum, tidak ikut diperiksa? Ini harus dijelaskan secara terbuka,” tegas Jekson.
Ia meminta agar hasil lengkap pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor), termasuk metode pemeriksaan, dokumen pembanding, serta dasar kesimpulan pemeriksa, dibuka dan dijelaskan sesuai ketentuan hukum.
Jekson menilai apabila proses pemeriksaan forensik tidak mencakup seluruh dokumen pembanding yang relevan, maka validitas dan kekuatan pembuktiannya perlu diuji kembali melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Desak Kapolri Perintahkan Propam Polri Lakukan Pemeriksaan
Atas sejumlah persoalan tersebut, Jekson S. Kapisa secara tegas meminta Kapolri agar memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan terhadap proses penanganan laporan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Papua Barat.

Ia menduga terdapat ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara tersebut. Menurutnya, penghentian penyelidikan perlu dievaluasi, terutama apabila masih terdapat keterangan saksi dan bukti yang belum didalami secara menyeluruh.
Jekson juga mempertanyakan apakah sebelum diterbitkannya surat penghentian penyelidikan telah dilakukan gelar perkara secara memadai dengan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan pelapor.
“Jangan sampai masyarakat yang mencari keadilan justru merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Kami meminta Propam Polri turun tangan, memeriksa proses penanganan perkara ini secara objektif dan transparan. Apabila ditemukan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan, harus ada tindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Menurut Jekson, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kepentingan keluarga almarhum N.J. Rumbobiar, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Integritas Polri dan Komitmen Pemberantasan Penyalahgunaan Wewenang
Jekson turut mengingatkan pentingnya komitmen pimpinan Polri dalam membersihkan institusi kepolisian dari praktik penyalahgunaan kewenangan, rekayasa perkara, pemerasan, suap, maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Ia menilai komitmen tersebut harus diwujudkan melalui pengawasan internal yang kuat, termasuk keberanian menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang menyangkut dugaan ketidakprofesionalan anggota kepolisian.
Dalam prinsip penegakan hukum, anggota Polri tidak boleh menjadikan tekanan pekerjaan, target penanganan perkara, maupun kepentingan tertentu sebagai alasan untuk melakukan pelanggaran hukum.
Polisi harus bekerja secara profesional, independen, transparan, dan bertanggung jawab. Tidak boleh ada anggota yang menyalahgunakan kewenangan, merekayasa perkara, menerima suap, melakukan pemerasan, ataupun menjadi pelindung kegiatan ilegal.
Bagi Jekson, komitmen membersihkan institusi Polri tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata dalam setiap penanganan perkara, termasuk perkara yang dilaporkan keluarga almarhum N.J. Rumbobiar.
Menuntut Kepastian Hukum dan Keadilan
Menutup pernyataannya, Jekson S. Kapisa meminta Kapolri memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan memerintahkan Propam Polri melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses penanganan laporan di Ditreskrimum Polda Papua Barat.
Ia berharap seluruh bukti, keterangan saksi, dokumen asli, serta hasil pemeriksaan forensik dapat ditelaah kembali secara objektif sesuai ketentuan hukum.
“Jangan biarkan persoalan ini menggantung tanpa kepastian. Kami hanya meminta proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Jika memang tidak ditemukan unsur pidana, sampaikan alasannya berdasarkan hukum dan bukti. Namun, jika ditemukan pelanggaran dalam penanganan perkara, harus ada pertanggungjawaban,” pungkas Jekson.
Hingga berita ini disusun, redaksi Media Bidik Info News belum memperoleh keterangan resmi dari Ditreskrimum Polda Papua Barat maupun pihak PT Pelindo IV Manokwari terkait sejumlah keberatan dan pernyataan yang disampaikan Jekson S. Kapisa.
Media Bidik Info News membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan serta menjunjung tinggi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
sumber : Jek M.K. / Papua Barat
Share Social Media
