Oleh: Redaksi BidikInfoNews.xyz/ Rompi boleh seragam, dosa tetap pribadi.
👆👆▶️ Klik Audio
Jumat sore itu, Desa Gunung Tua Panggorengan, Mandailing Natal, mendadak jadi seperti lokasi syuting sinetron investigasi. Bukan karena ada artis datang, tetapi karena datangnya rombongan manusia-rompi yang semua orang di negeri ini sudah hafal: KPK.
Mereka tiba dengan mobil-mobil hitam, membawa kotak-kotak dan tas-tas misterius, dan seperti biasa ditemani para polisi yang berdiri gagah di depan pintu rumah Kepala Dinas PUPR Madina, Elfi Yanti Harahap.
Orang kampung, yang biasanya sibuk dengan kebun dan sawah, sore itu mendadak jadi wartawan dadakan: pegang ponsel, intip-intip dari balik pagar, dan bisik-bisik dengan pertanyaan yang sama:
“Apa isinya ya kotak itu?”
Jawaban paling populer di warung kopi sore itu ada dua:
Yang pertama, “duit.”
Yang kedua, “kalau nggak duit, ya dokumen.”
Tapi seorang bapak yang lebih senior malah nyeletuk, “palingan cuma nasi kotak, biar nggak lapar waktu geledah.”
Bukan Indonesia namanya kalau warga tidak kreatif dalam membuat dugaan-dugaan. Bahkan ada yang yakin, di bawah bantal Kadis diselipkan satu bundel uang baru. Ada pula yang bilang, di lemari pakaian sudah disiapkan koper untuk melarikan diri.
Tapi di balik tawa getir warga kampung itu, terselip juga pertanyaan:
“Kenapa baru sekarang?”
“Kenapa kalau sudah ramai duluan di Medan baru sekarang sampai ke sini?”
“Jalan di sini dari dulu berlubang, duitnya ke mana? Oh… mungkin ke dalam kotak itu ya?”
Begitulah. Di negeri ini, jalan yang rusak lebih cepat diperbaiki dengan narasi daripada dengan aspal. Lebih banyak anggaran yang berbelok ke kantong daripada ke jalan. Dan rakyat, selalu jadi penonton setia dari drama kotak dan tas itu.
Kalau kita pikir-pikir, kotak dan tas itu bukan cuma benda, tapi simbol.
Simbol kerakusan yang dibungkus rapi.
Simbol proyek-proyek yang harganya dinaikkan sampai langit, sementara kualitasnya diseret sampai tanah.
Simbol dari janji yang diucapkan waktu kampanye dulu, yang ternyata cuma jadi debu begitu jabatan sudah di tangan.
Sementara para pejabat suka bilang, “ini demi pembangunan,” rakyat hanya bisa bilang, “pembangunan yang mana? Jalan masih bolong, jembatan masih miring, sekolah bocor.”
Dan sekarang, ketika tas dan kotak itu diangkat keluar rumah oleh KPK, barulah rakyat tahu: pembangunan itu ternyata sudah selesai. Tapi yang dibangun bukan jalan, melainkan rekening pribadi.
Apa yang terjadi di Madina ini hanyalah satu adegan kecil dari drama besar yang sudah sering kita tonton.
Rompi KPK datang seperti kunang-kunang di malam gelap.
Para pejabat tiba-tiba jadi pucat seperti kapur.
Warga menonton dengan mata berbinar — setengah marah, setengah puas, setengah berharap, walau tahu ujung-ujungnya kadang hilang lagi di meja pengadilan.
Pertanyaannya: sampai kapan drama ini akan diulang?
Sampai kapan rakyat hanya jadi penonton?
Dan kapan para pejabat benar-benar ingat bahwa jabatan itu bukan hak warisan, bukan karung beras yang bisa diangkut sesuka hati, melainkan amanah?
Jadi, kalau Anda pejabat, dengarkan baik-baik:
Kotak yang Anda simpan di rumah itu, cepat atau lambat akan sampai juga ke tangan KPK.
Tas yang Anda sembunyikan di lemari itu, cepat atau lambat akan digotong keluar oleh rompi-rompian itu.
Dan jalan yang Anda abaikan selama ini, cepat atau lambat akan jadi saksi di hadapan rakyat.
Rakyat tidak lagi butuh janji, tidak lagi butuh senyum palsu. Rakyat hanya butuh satu hal: jalan yang benar, dan pejabat yang tidak main-main dengan kotak.
Kalau tidak bisa, jangan marah kalau pada akhirnya Anda cuma jadi berita, dengan judul yang lebih nyeleneh dari tulisan ini.
Selamat menikmati sore yang panjang, wahai para pemilik kotak.
Rakyat masih punya mata, dan KPK masih punya rompi.
About the Author
