Tebing Tinggi| BINews – Polemik penanganan perkara dugaan tindak pidana narkotika yang menjerat Raja Ananta Sitorus (RAS), 24 tahun, memasuki babak baru. Tim penasihat hukum RAS resmi mengajukan permohonan praperadilan terhadap Polres Tebing Tinggi ke Pengadilan Negeri (PN) Tebing Tinggi.
Langkah hukum tersebut ditempuh setelah pihak keluarga dan tim penasihat hukum menilai terdapat sejumlah persoalan yang perlu diuji dan memperoleh kejelasan, khususnya terkait proses penangkapan, penetapan tersangka, administrasi penahanan, serta tahapan penyidikan yang dilakukan Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi.
Ir. Pahala Sitorus, S.H., M.H., M.M., selaku orang tua kandung sekaligus anggota tim penasihat hukum RAS, menyampaikan hal tersebut saat kembali mendatangi Mapolres Tebing Tinggi pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Dalam kesempatan itu, Pahala juga menggelar konferensi pers bersama sejumlah wartawan untuk menyampaikan berbagai keberatan dan pertanyaan yang menurutnya belum mendapatkan penjelasan secara memadai dari pihak penyidik.
“Sudah kami masukkan gugatan praperadilan. Hari Senin nanti sidang,” ungkap Pahala kepada wartawan.
PERTANYAKAN PENETAPAN TERSANGKA DAN WAKTU GELAR PERKARA
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian tim penasihat hukum adalah perbedaan waktu antara penerbitan surat penetapan tersangka dengan pelaksanaan gelar perkara.
Pahala mengaku bahwa berdasarkan dokumen yang diterimanya, surat penetapan tersangka terhadap RAS tertanggal 12 November 2026. Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperolehnya, gelar perkara disebut baru dilaksanakan pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.
Perbedaan waktu tersebut dipertanyakan karena dinilai membutuhkan penjelasan mengenai tahapan dan dasar administrasi penetapan status tersangka terhadap RAS.
“Bagaimana mungkin surat penetapan tersangka sudah terbit pada tanggal 12 November, sementara informasi yang kami terima gelar perkara baru dilaksanakan pada tanggal 13 November sekitar pukul 15.00 WIB? Ini yang perlu dijelaskan secara terang,” ujar Pahala.
Menurutnya, penjelasan mengenai proses tersebut penting untuk memastikan seluruh tahapan penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
SOROTI KRONOLOGI PENANGKAPAN DAN ADMINISTRASI PENAHANAN
Selain penetapan tersangka, tim penasihat hukum juga mempersoalkan waktu penangkapan dan pelaksanaan penahanan terhadap RAS.
Pahala menerangkan, anaknya ditangkap pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 21.17 WIB. Selanjutnya, pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 03.00 WIB, RAS disebut telah dimasukkan ke dalam sel Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polres Tebing Tinggi.
Namun, menurut keterangan Pahala, salinan surat perintah penahanan baru diterima pihak keluarga pada Rabu (18/11/2026).
“Pada saat saya datang ke Polres sekitar pukul 06.00 WIB, saya mendapat informasi anak saya sudah dimasukkan ke dalam sel sejak pukul 03.00 WIB. Tetapi surat perintah penahanan justru baru kami terima hari ini, Rabu tanggal 18 November 2026,” jelasnya.
Pahala menilai rentang waktu tersebut perlu mendapat penjelasan, terutama mengenai waktu penerbitan surat perintah penahanan dan waktu penyampaian salinannya kepada pihak keluarga.
Ia menegaskan bahwa setiap tindakan penyidik harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta tetap memperhatikan hak-hak seseorang yang sedang menjalani proses hukum.
PERSOALKAN PENGGUNAAN BAI DAN HASIL TES URINE
Persoalan lainnya yang disampaikan Pahala adalah penggunaan istilah BAI (Berita Acara Interogasi atau Berita Acara Interview) dalam proses pemeriksaan terhadap RAS.
Menurutnya, mekanisme pemeriksaan terhadap seseorang yang telah berstatus tersangka perlu dijelaskan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum acara pidana.
“Kalau dia sudah berstatus tersangka, itu tidak boleh di-BAI, harusnya BAP kalau memang sudah ada alat bukti yang cukup. Tetapi orangnya sudah ditahan, sementara surat perintah penahanan baru kami terima,” kata Pahala.
Selain itu, Pahala menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dan dokumen yang dimilikinya, hasil pemeriksaan urine RAS dinyatakan negatif.
Meski demikian, hasil tes urine negatif tidak serta-merta menentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang disangkakan. Pembuktian perkara narkotika tetap harus dinilai berdasarkan keseluruhan alat bukti, hasil pemeriksaan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pahala meminta agar hasil pemeriksaan urine tersebut turut menjadi bagian dari bahan evaluasi dalam penanganan perkara.
DUGAAN KETERLIBATAN OKNUM POLISI TURUT DILAPORKAN KE PROPAM
Di luar persoalan administrasi penyidikan, Pahala bersama tim penasihat hukum juga telah menyampaikan pengaduan kepada Propam Polda Sumatera Utara.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidakprofesionalan dan kemungkinan adanya penyimpangan prosedur dalam rangkaian peristiwa yang berujung pada penangkapan RAS.
Dalam pengaduannya, Pahala turut mempersoalkan dugaan keterlibatan dua oknum anggota kepolisian berinisial HRH dan IK.
Menurut keterangan Pahala, sebelum peristiwa penangkapan, RAS diduga pernah dipaksa membeli pod getar atau vape oleh seorang oknum polisi berpangkat Briptu berinisial HRH, yang disebut-sebut merupakan ajudan Wakapolres Tebing Tinggi.
Sementara itu, terkait peristiwa penangkapan pada 12 November 2026 sekitar pukul 21.17 WIB, Pahala mengaku anaknya diduga mengalami perlakuan berupa penodongan senjata api oleh seorang oknum polisi berpangkat Brigpol berinisial IK, yang disebut sebagai ajudan Kapolres Tebing Tinggi.
Seluruh tuduhan tersebut merupakan keterangan dan klaim dari pihak keluarga serta penasihat hukum RAS yang masih memerlukan pemeriksaan, klarifikasi, dan pembuktian oleh pihak berwenang.
GANDA PUTRA MARBUN PERTANYAKAN PERUBAHAN SURAT PENANGKAPAN
Sementara itu, anggota tim penasihat hukum lainnya, Ganda Putra Marbun, S.H., M.H., turut menyoroti sejumlah persoalan administrasi penangkapan RAS.
Ganda mempertanyakan keterlambatan penyerahan salinan surat perintah penangkapan kepada pihak keluarga.
Menurut keterangannya, RAS ditangkap pada 12 November 2026, sedangkan salinan surat perintah penangkapan baru diterima pihak keluarga pada 14 November 2026.
Selain itu, Ganda mengaku menemukan adanya perubahan pada surat perintah penangkapan yang menurut keterangannya terjadi hingga tiga kali pada 13 November 2026.
“Ini yang kami pertanyakan. Mengapa surat perintah penangkapan tersebut sampai mengalami perubahan sebanyak tiga kali? Apa dasar dan alasan perubahan tersebut? Penyidik harus memberikan penjelasan,” ungkap Ganda.
Ia meminta agar penyidik memberikan penjelasan mengenai alasan, dasar administrasi, serta substansi perubahan dokumen tersebut agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan proses penangkapan.
PERTANYAKAN SURAT PERPANJANGAN PENANGKAPAN DAN HASIL LABORATORIUM
Ganda juga menyoroti surat perpanjangan penangkapan tertanggal 15 November 2026.
Menurutnya, penerbitan surat tersebut perlu dijelaskan mengingat RAS sebelumnya telah berada dalam penguasaan penyidik di Mapolres Tebing Tinggi.
“Untuk apa lagi dikeluarkan surat perpanjangan penangkapan, sementara tersangka sudah berada dalam penguasaan penyidik? Ini harus dijelaskan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Selain administrasi penangkapan, Ganda turut mempertanyakan status hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara RAS.
Menurutnya, hasil pemeriksaan laboratorium merupakan salah satu aspek penting dalam mengidentifikasi kandungan suatu barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.
Karena itu, pihaknya meminta kejelasan mengenai waktu pemeriksaan, penerbitan hasil laboratorium, serta keberadaan dokumen resmi yang menjadi dasar penanganan barang bukti tersebut.
Tim penasihat hukum juga meminta agar dokumen penyitaan dan seluruh administrasi penyidikan diperiksa secara menyeluruh melalui mekanisme yang berlaku.
MINTA AUDIT PENANGANAN PERKARA, SIAPKAN LANGKAH KE MABES POLRI
Atas berbagai persoalan yang dipertanyakan, Pahala meminta Polda Sumatera Utara melalui direktorat yang membidangi pemberantasan narkotika melakukan pemeriksaan atau audit terhadap proses penanganan perkara RAS di Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi.
“Saya minta Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Narkotika melakukan audit ke Polres Tebing Tinggi ini,” tegasnya.
Pahala juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengadukan persoalan tersebut kepada Propam dan sedang mempersiapkan langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan membawa persoalan ini ke tingkat Mabes Polri.
“Saya sudah lapor ke Propam dan sedang mempersiapkan langkah untuk berperkara dan lain-lain. Bahkan akan saya bawa persoalan ini ke Mabes Polri,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh langkah tersebut dilakukan agar berbagai hal yang dipersoalkan dapat diperiksa secara objektif, transparan, dan sesuai mekanisme hukum.
POLRES TEBING TINGGI DIMINTA BERIKAN KLARIFIKASI
Berkembangnya polemik penanganan perkara RAS kini menempatkan penjelasan resmi dari pihak Polres Tebing Tinggi sebagai hal yang penting untuk diketahui publik.
Kapolres Tebing Tinggi, AKBP Hotmartua Ambarita, S.H., S.I.K., M.H., bersama Kasat Resnarkoba Polres Tebing Tinggi diharapkan dapat memberikan klarifikasi terhadap sejumlah persoalan yang disampaikan tim penasihat hukum.
Klarifikasi tersebut antara lain mengenai:
1. Dasar dan waktu penerbitan surat penetapan tersangka RAS.
2. Waktu serta pelaksanaan gelar perkara.
3. Kronologi penangkapan dan pelaksanaan penahanan.
4. Waktu penerbitan serta penyerahan surat perintah penahanan.
5. Alasan perubahan surat perintah penangkapan.
6. Dasar penerbitan surat perpanjangan penangkapan.
7. Penggunaan dokumen pemeriksaan BAI dan BAP.
8. Hasil pemeriksaan urine serta laboratorium barang bukti.
9. Pengaduan terkait dugaan keterlibatan dua oknum anggota kepolisian.
Media Bidik Info News membuka ruang konfirmasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Kapolres Tebing Tinggi, Kasat Resnarkoba, maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, dan dokumen pendukung atas berbagai persoalan yang dipertanyakan tersebut.
PRAPERADILAN MENJADI UJIAN TRANSPARANSI PENEGAKAN HUKUM
Pengajuan praperadilan oleh tim penasihat hukum RAS menjadi salah satu mekanisme hukum untuk menguji keabsahan tindakan tertentu dalam proses penegakan hukum, sesuai ruang lingkup kewenangan praperadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Di satu sisi, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap dugaan tindak pidana narkotika. Namun, di sisi lain, setiap tindakan aparat penegak hukum wajib dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara.
Oleh karena itu, berbagai keberatan yang disampaikan tim penasihat hukum RAS perlu diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia. Pihak kepolisian juga harus diberikan ruang yang proporsional untuk menjelaskan dasar tindakan penyidikan berdasarkan fakta dan dokumen resmi.
Perlu ditegaskan bahwa pengajuan praperadilan maupun pengaduan kepada Propam tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran prosedur oleh aparat kepolisian. Demikian pula, proses hukum terhadap RAS tetap harus berjalan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Masyarakat kini menantikan proses pemeriksaan yang objektif, transparan, dan akuntabel agar seluruh persoalan memperoleh kejelasan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan asumsi ataupun opini sepihak.
Sebab, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari kemampuan aparat mengungkap dugaan tindak pidana, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prosedur, perlindungan hak asasi manusia, serta integritas dalam menjalankan kewenangan.
( Tim/ BINews )
Share Social Media