Siak Sri Indrapura | BINEWS — Persoalan kemitraan antara masyarakat petani Doral, Kampung Dosan, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, dengan PT Arara Abadi kembali menjadi sorotan. Di tengah dugaan belum direalisasikannya sejumlah kewajiban perusahaan sebagaimana tertuang dalam Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK) dan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK), perusahaan pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) tersebut kembali menuai kritik dari masyarakat.
Kali ini, PT Arara Abadi diduga mengerahkan puluhan personel sekuriti untuk mengusir warga yang berada di kawasan Doral Km 07, Kampung Dosan, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak.
Informasi tersebut disampaikan Johan Supriadi, Ketua II Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan Hutan) Kampung Dosan. Kepada Bidik Info News melalui pesan WhatsApp, Johan mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan personel keamanan perusahaan yang menurutnya kembali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat petani.
Johan mempertanyakan mengapa persoalan yang semestinya diselesaikan melalui dialog, komunikasi, serta pelaksanaan kesepakatan bersama justru kembali diwarnai tindakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa dirinya bersama masyarakat petani akan tetap memperjuangkan hak atas tanah yang selama ini mereka klaim sebagai milik anggota kelompok tani.
Menurut Johan, lahan tersebut memiliki dasar administrasi berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) di atas kertas segel yang diterbitkan Pemerintah Desa Dosan sejak Januari 1996.
Atas dasar itu, Johan berpendapat bahwa dokumen kepemilikan tersebut telah ada sebelum diterbitkannya izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT Arara Abadi oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
Minta Bupati Siak Turun Langsung ke Lokasi
Melihat persoalan yang dinilai semakin berlarut-larut, Johan meminta Bupati Siak, Afni Z, agar segera turun langsung ke kawasan Doral untuk melihat kondisi faktual di lapangan, mengevaluasi pelaksanaan kerja sama, serta mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan petani.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan apakah pelaksanaan Program Perhutanan Sosial (PS) di kawasan Doral telah berjalan sesuai ketentuan dan tujuan yang ditetapkan pemerintah.
Hal tersebut berkaitan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3153/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2023 tentang Persetujuan Kemitraan Kehutanan antara PT Arara Abadi dengan Gapoktan Hutan Kampung Dosan, dengan luas areal mencapai 1.132 hektare.
Johan menilai kehadiran kepala daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan program pemerintah yang membawa misi pemberdayaan masyarakat tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak, bukan justru menjadi sumber persoalan dan konflik baru.
Ia juga menilai Bupati Siak memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan masyarakat Doral.
Johan mengungkapkan, sejak awal masyarakat berharap lahan pertanian mereka dapat memperoleh kepastian dan perlindungan, termasuk melalui perjuangan agar kawasan tersebut menjadi enklave dari perizinan HPHTI PT Arara Abadi. Aspirasi itu, menurutnya, pernah disampaikan kepada Menteri Kehutanan saat itu, Siti Nurbaya.
Ingatkan Peran Bupati dalam Program Perhutanan Sosial
Dalam keterangannya, Johan turut mengingatkan bahwa Afni Z, ketika masih menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), disebut ikut memprakarsai program Perhutanan Sosial di kawasan Doral.
Karena itu, Johan berharap Bupati Siak tidak melupakan persoalan yang hingga kini masih dihadapi masyarakat petani.
Selain itu, masyarakat petani Doral juga berharap agar komitmen politik Afni Z saat mengikuti Pilkada Kabupaten Siak dapat diwujudkan, khususnya terkait perjuangan terhadap hak dan kedaulatan masyarakat atas tanah di seluruh wilayah Kabupaten Siak.
“Kami masyarakat dan petani yang memiliki tanah di Doral saat ini hanya mampu mengingatkan beliau atas janji-janjinya. Kami berharap Bupati Siak tidak menutup mata terhadap persoalan yang sudah terlalu lama kami hadapi,” ungkap Johan melalui komunikasi telepon selulernya.
Masyarakat Menunggu Penyelesaian, Bukan Konflik Baru
Persoalan yang kembali mencuat di kawasan Doral menjadi pengingat pentingnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan program kemitraan kehutanan antara perusahaan dan masyarakat.
Pada prinsipnya, Program Perhutanan Sosial bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Oleh sebab itu, pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak dan kepentingan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila benar masih terdapat kewajiban perusahaan yang belum dipenuhi sebagaimana tertuang dalam NKK dan SPK, maka persoalan tersebut perlu segera dievaluasi dan diselesaikan secara terbuka dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Demikian pula, dugaan pengerahan personel sekuriti untuk mengusir warga perlu mendapatkan klarifikasi dan penjelasan dari pihak perusahaan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun memperkeruh situasi di lapangan.
Masyarakat Doral pada dasarnya tidak menginginkan konflik berkepanjangan. Mereka hanya berharap adanya kepastian terhadap hak-hak yang selama ini diperjuangkan serta realisasi kesepakatan yang telah dibangun bersama perusahaan.
Kini, publik menantikan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Siak, khususnya Bupati Afni Z, untuk turun tangan memastikan persoalan Doral mendapatkan penyelesaian yang adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Sebab, kemitraan kehutanan semestinya menjadi jalan menuju kesejahteraan masyarakat, bukan justru melahirkan persoalan baru antara masyarakat dan perusahaan.
( Red / RZL )
Share Social Media
