Ciputat | bidikinfonews.xyz / 20 Maret 2025 – Pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh DPR RI menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk Poros Alumni UIN Ciputat. Mereka menilai bahwa perubahan ini membuka ruang bagi militer untuk terlibat lebih luas dalam urusan sipil, yang berpotensi disalahgunakan oleh politisi dan pengusaha dengan dalih menjaga ketertiban.
Saiful Mujani, salah satu alumni UIN Jakarta yang turut menandatangani petisi penolakan revisi UU TNI, menegaskan bahwa peran utama TNI sebagai alat pertahanan negara bisa tergerus. “TNI semakin menjadi seperti polisi,” ujarnya dalam pernyataan di Senayan, Jakarta.
Ancaman Militerisasi dalam Demokrasi
Aktivis Kontras sekaligus alumni UIN Ciputat, Yati Andriyani, juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak ekspansi militer ke ranah ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Menurutnya, budaya militeristik dalam kehidupan sipil bertentangan dengan prinsip demokrasi dan iklim bisnis yang sehat.
“Kita sudah pernah mengalami bagaimana ruang sipil terkooptasi oleh kekuatan militer selama berdekade-dekade. Kita telah mengoreksinya dengan sadar. Generasi yang belum pernah mengalami masa itu harus diingatkan agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama,” ujar Yati.
Pelanggaran Semangat Reformasi
Poros Alumni UIN Ciputat menilai bahwa DPR telah tergesa-gesa dalam mengesahkan revisi UU TNI, yang dinilai mencederai semangat reformasi yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar.
Seniman dan aktivis senior Iwan Buana Fr menegaskan bahwa keterlibatan militer dalam sektor non-pertahanan bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan reformasi. “Militer memiliki mandat utama untuk menjaga pertahanan negara, sementara urusan pelayanan publik seharusnya menjadi tanggung jawab institusi sipil,” tegasnya.
Selain itu, Iwan juga menyoroti perlunya pemisahan yang jelas dalam sistem peradilan bagi personel militer. “Setiap warga negara harus diperlakukan setara di mata hukum. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer harus disidangkan di peradilan umum, sesuai dengan prinsip supremasi hukum dalam konstitusi kita,” tambahnya.
Dukungan Publik terhadap Netralitas TNI
Dosen sekaligus alumni UIN Ciputat, Burhanuddin Muhtadi, dalam cuitannya di media sosial, mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap TNI selama ini lahir karena netralitasnya dari politik dan urusan sipil.
“Selama ini, TNI dipersepsi sebagai lembaga independen yang tidak terlibat dalam politik. Itu yang membuatnya mendapatkan kepercayaan publik tertinggi dalam berbagai survei. Jika militer kembali masuk ke ranah sipil, kepercayaan ini bisa luntur,”ujar Guru Besar Politik UIN Jakarta ini.
Poros Alumni UIN Ciputat Menyerukan Supremasi Sipil
Pengesahan revisi UU TNI telah mendapatkan reaksi penolakan luas dari masyarakat, termasuk ratusan alumni lintas angkatan UIN Ciputat yang menandatangani petisi menolak regulasi tersebut. Beberapa tokoh yang turut menandatangani petisi ini antara lain Saiful Mujani, Iwan Buana Fr, Burhanuddin Muhtadi, Ray Rangkuti, Neng Dara Afiah, Yuniyanti Chuzaifah, Anick HT, Zezen Zainal Muttaqin, Andi Syafrani, Khairil Azhar, Nury Sybli, Muhamad Isnur, Ridwan Darmawan, Mila Muzakar, Mixilmina Munir, Ikhwan Nasution, dan lainnya.
Dalam petisi dan pernyataan sikapnya, Poros Alumni UIN Ciputat menegaskan bahwa Presiden dan DPR harus tunduk pada prinsip supremasi sipil dan demokrasi. Mereka meminta agar kebijakan politik tidak semakin memperkuat militerisme di tengah persoalan bangsa yang sudah kompleks.
“Indonesia membutuhkan TNI yang profesional dan fokus pada tugas pertahanan negara, bukan yang terlibat dalam urusan sipil. Supremasi sipil harus tetap dijaga agar demokrasi kita tidak mundur ke masa lalu,” tegas pernyataan resmi mereka.
Panjang Umur Perjuangan!
Narahubung:
Iwan Buana Fr – 0878-7763-0307.
(BINews)
Share Social Media