Medan | BINEWS – Perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana narkotika yang menjerat Raja Ananta Sitorus (RAS) kembali menjadi sorotan. Kali ini, Ir. Pahala Sitorus, S.H., M.H., M.M., memenuhi undangan Unit 3 Paminal Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumatera Utara pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.
Kehadiran Pahala bertujuan memberikan keterangan terkait pengaduan yang sebelumnya disampaikan kepada Propam Polda Sumatera Utara mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dan sejumlah tindakan anggota kepolisian dalam proses penanganan perkara yang menjerat anaknya, RAS.
Usai menjalani pemeriksaan, Pahala kepada sejumlah wartawan menjelaskan bahwa dirinya dimintai keterangan dalam bentuk Berita Acara Interogasi (BAI) sebagai orang tua RAS. Dalam pemeriksaan tersebut, ia menyampaikan kronologi peristiwa sejak awal hubungan anaknya dengan sejumlah anggota kepolisian hingga terjadinya penangkapan pada 12 November 2026.
“Saya hari ini diundang untuk dimintai keterangan atau membuat berita acara interogasi selaku orang tua Raja Ananta Sitorus. Saya sudah menjelaskan bagaimana kronologi peristiwa sejak awal, mulai dari perkenalan anak saya dengan sejumlah anggota kepolisian sekitar enam bulan lalu, hingga terjadinya peristiwa yang menyebabkan anak saya menjadi tersangka di Satresnarkoba Polres Tebing Tinggi,” ungkap Pahala.
UNGKAP DUGAAN PENODONGAN SENJATA API SAAT PENANGKAPAN
Dalam keterangannya kepada penyidik Paminal, Pahala kembali mempersoalkan proses penangkapan RAS pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 21.17 WIB.
Menurut pengakuan Pahala berdasarkan keterangan anaknya, RAS awalnya diminta masuk ke dalam sebuah mobil. Dalam peristiwa tersebut, RAS diduga mendapat perlakuan berupa penodongan senjata api yang diarahkan ke bagian lututnya oleh seorang anggota kepolisian bernama Khuzair, yang menurut informasi pihak keluarga merupakan ajudan Kapolres Tebing Tinggi, AKBP Hotmartua Ambarita.
Pahala juga menyebut seorang anggota lainnya bernama Hafiz, yang disebut-sebut merupakan ajudan Wakapolres Tebing Tinggi, turut berada dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Ia mempertanyakan kewenangan dan prosedur yang digunakan kedua anggota tersebut dalam membawa RAS ke Polres Tebing Tinggi.
“Kami sudah menjelaskan kepada Paminal bagaimana awalnya anak saya diminta masuk ke dalam mobil oleh mereka. Setelah itu anak saya dibawa ke Polres. Namun, menurut yang kami alami, pada saat kejadian tidak pernah ada surat perintah penangkapan yang diperlihatkan kepada pihak keluarga,” jelasnya.
Pahala menegaskan, dugaan penggunaan senjata api tersebut menjadi salah satu materi penting yang dimintanya untuk diperiksa oleh Propam.

Ia berharap penyidik Paminal dapat menelusuri kronologi secara menyeluruh, termasuk memeriksa anggota yang disebut dalam pengaduan serta mengumpulkan bukti pendukung.
PERSOALKAN PENGGELEDAHAN RUMAH DAN DOKUMEN SP2HP
Selain dugaan tindakan saat penangkapan, Pahala juga menyampaikan keberatan mengenai proses penggeledahan di kediamannya.
Menurutnya, penggeledahan tersebut perlu diperiksa dari sisi dasar hukum, kelengkapan administrasi, serta prosedur pelaksanaannya. Ia mempertanyakan dokumen atau izin yang menjadi dasar tindakan penggeledahan tersebut.
Pahala juga mempersoalkan isi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterimanya dari pihak kepolisian.
Ia menilai terdapat sejumlah keterangan dalam dokumen tersebut yang menurutnya tidak sesuai dengan kronologi dan dokumen lain yang dimilikinya.
Salah satu hal yang dipersoalkan adalah keterangan mengenai pelaksanaan tes urine terhadap RAS.
Menurut Pahala, SP2HP yang diterimanya pada 14 November 2026 sekitar pukul 11.00 WIB memuat informasi bahwa pemeriksaan urine telah dilakukan. Namun, ia mempertanyakan waktu pelaksanaan pemeriksaan tersebut karena berdasarkan informasi dan dokumen yang dimilikinya, pemeriksaan disebut berlangsung pada tanggal yang berbeda.
Selain itu, ia juga mempertanyakan keterangan mengenai pemeriksaan RAS sebagai tersangka.
Pahala menyatakan bahwa berdasarkan dokumen yang dimilikinya, pemeriksaan anaknya dalam kapasitas sebagai tersangka baru berlangsung pada 17 November 2026.
“Di dalam SP2HP itu ada beberapa keterangan yang menurut kami perlu dicocokkan dengan fakta dan dokumen yang kami miliki. Misalnya mengenai waktu pemeriksaan urine dan pemeriksaan anak saya sebagai tersangka. Karena itu, kami meminta agar semuanya diperiksa dan dijelaskan secara objektif,” ujarnya.
Pahala meminta Paminal menelusuri apakah terdapat ketidaksesuaian administrasi maupun prosedur dalam penyampaian informasi perkembangan penyidikan tersebut.
PERTANYAKAN PENETAPAN TERSANGKA DAN PROSES PEMERIKSAAN RAS
Pahala juga kembali mempersoalkan waktu penetapan tersangka terhadap RAS.
Menurut keterangannya, berdasarkan surat yang kemudian diterima pihak keluarga, penetapan tersangka disebut tertanggal 12 November 2026. Sementara itu, informasi yang diperolehnya menyebutkan gelar perkara baru dilaksanakan pada 13 November 2026 sekitar pukul 14.30 hingga 15.00 WIB.
Perbedaan waktu tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari penyidik, khususnya mengenai tahapan dan dasar penerbitan surat penetapan tersangka.
Ia juga menyampaikan bahwa RAS telah dimasukkan ke ruang tahanan pada 13 November 2026 sekitar pukul 03.00 WIB.
Selain persoalan penahanan, Pahala mempersoalkan pemeriksaan terhadap anaknya menggunakan BAI ketika menurut pihak keluarga status tersangka telah ditetapkan.
Ia meminta agar mekanisme pemeriksaan tersebut diperiksa berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan status hukum RAS pada saat pemeriksaan dilakukan.
“Semua ini sudah saya sampaikan kepada pemeriksa Paminal. Kami ingin setiap tahapan diperiksa berdasarkan dokumen dan waktu kejadian yang sebenarnya,” tegasnya.
PERSOALKAN PEMERIKSAAN SEORANG IBU PENJUAL SATE HINGGA DINI HARI
Dalam pemeriksaan tersebut, Pahala juga menyampaikan keberatan mengenai pemeriksaan terhadap seorang ibu yang diketahui berjualan sate di sekitar lokasi kejadian.
Menurut keterangannya, perempuan tersebut dimintai keterangan pada malam hingga dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB sampai 02.00 WIB pada 13 November 2026.
Pahala mempertanyakan urgensi pemeriksaan terhadap seorang perempuan hingga larut malam tersebut, termasuk bagaimana prosedur pemeriksaan dan perlindungan hak-haknya sebagai saksi.
Ia berharap Propam turut menelusuri alasan, kebutuhan, serta mekanisme pemeriksaan yang dilakukan terhadap perempuan tersebut.
Menurut Pahala, setiap pemeriksaan terhadap masyarakat harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan tetap menghormati hak asasi manusia.
KUASA HUKUM GANDA PUTRA MARBUN SOROTI KEWENANGAN AJUDAN
Sementara itu, anggota tim penasihat hukum RAS, Ganda Putra Marbun, S.H., M.H., turut memberikan keterangan mengenai sejumlah hal yang disampaikan kepada pemeriksa Unit 3 Paminal Bidpropam Polda Sumatera Utara.
Ganda mengatakan bahwa pihaknya kembali menyoroti dugaan penodongan senjata api terhadap RAS oleh seorang anggota yang disebut sebagai ajudan Kapolres Tebing Tinggi.
Selain dugaan tersebut, Ganda juga menyampaikan adanya informasi mengenai dugaan penawaran bantuan kepada RAS sebelum dibawa ke Polres Tebing Tinggi.
Menurut Ganda, berdasarkan keterangan yang disampaikan kliennya, terdapat percakapan yang dipersepsikan sebagai tawaran untuk membantu atau tidak membantu dalam persoalan yang sedang dihadapi RAS.
Namun, menurut keterangan yang diterima tim penasihat hukum, RAS mempertanyakan maksud tawaran tersebut karena merasa khawatir akan dijebak.
Ganda menjelaskan bahwa seluruh informasi tersebut telah disampaikan kepada pemeriksa Paminal untuk ditelusuri lebih lanjut.
Ia juga mempertanyakan kapasitas dan kewenangan anggota yang disebut sebagai ajudan Kapolres dan ajudan Wakapolres dalam rangkaian tindakan terhadap RAS.
“Yang kami sampaikan kepada Paminal adalah persoalan dugaan penodongan senjata api, kemudian adanya dugaan penawaran bantuan kepada klien kami, serta bagaimana keterlibatan dua anggota yang disebut sebagai ajudan Kapolres dan ajudan Wakapolres dalam peristiwa tersebut,” jelas Ganda.
Menurutnya, perlu ada pemeriksaan mengenai dasar penugasan, kapasitas, serta kewenangan masing-masing anggota dalam tindakan yang dilakukan terhadap RAS.
Ia berharap Propam dapat mengungkap secara terang apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan kepolisian.
PAHALA SERAHKAN DOKUMEN TAMBAHAN KEPADA PAMINAL
Dalam kesempatan yang sama, Pahala mengungkapkan bahwa dirinya juga telah menyerahkan dokumen tambahan kepada pemeriksa Unit 3 Paminal Bidpropam Polda Sumatera Utara.
Dokumen tersebut, menurut keterangannya, berupa tiga lembar fotokopi yang diperoleh pihaknya secara tidak sengaja.
Pahala menilai dokumen tersebut memiliki keterkaitan dengan persoalan yang sedang diadukan dan berharap dapat membantu pemeriksa mengungkap fakta-fakta yang belum terungkap.
Namun, ia belum bersedia membeberkan isi dokumen tersebut kepada publik karena telah diserahkan kepada pihak Paminal untuk kepentingan pemeriksaan.
“Ada satu dokumen yang belum bisa saya buka kepada publik. Tadi sudah saya serahkan kepada Paminal Propam Polda Sumatera Utara berupa tiga lembar fotokopi yang kami peroleh tanpa sengaja. Saya berharap dokumen ini dapat membantu membuka fakta yang sebenarnya,” ungkap Pahala.
Ia menambahkan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan kepada Propam dan berharap setiap bukti yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara profesional.
PEMERIKSAAN LANJUTAN DIJADWALKAN, PERSONEL YANG DILAPORKAN DIHARAPKAN DIPERIKSA
Pahala juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, pemeriksaan terhadap RAS kemungkinan akan dilakukan pada Senin (23/11/2026) di wilayah Tebing Tinggi.
Setelah itu, ia berharap seluruh personel yang dilaporkan dapat dimintai keterangan untuk mengklarifikasi berbagai dugaan yang telah disampaikan pihak keluarga dan tim penasihat hukum.
Meski demikian, jadwal dan tahapan pemeriksaan tersebut masih perlu dikonfirmasi secara resmi kepada Bidpropam Polda Sumatera Utara.
Pahala berharap proses penanganan pengaduan tidak berhenti pada pemeriksaan pelapor, tetapi juga dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dilaporkan dan saksi-saksi terkait.
“Kami ingin semuanya dibuka secara terang. Siapa pun yang dilaporkan harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan diperiksa berdasarkan bukti. Kami berharap tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
PROPAM DIHARAPKAN BUKA FAKTA SECARA OBJEKTIF DAN TRANSPARAN
Rangkaian pengaduan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap pihak keluarga RAS menjadi perhatian dalam upaya memastikan profesionalitas penegakan hukum.
Di satu sisi, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap dugaan tindak pidana narkotika. Namun, setiap tindakan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum, prosedur yang berlaku, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Di sisi lain, setiap tuduhan terhadap anggota kepolisian juga harus diuji melalui pemeriksaan yang objektif dan tidak boleh langsung dianggap sebagai pelanggaran yang telah terbukti.
Media Bidik Info News memandang bahwa pemeriksaan oleh Propam merupakan mekanisme penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dalam perkara ini.
Karena itu, Bidik Info News membuka ruang konfirmasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Kapolda Sumatera Utara, Kabid Propam Polda Sumatera Utara, Kapolres Tebing Tinggi, maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan pengaduan tersebut.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan Pahala Sitorus dan Ganda Putra Marbun selaku pihak keluarga serta tim penasihat hukum RAS. Seluruh dugaan yang disampaikan masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Publik berharap proses pemeriksaan berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel sehingga kebenaran dapat terungkap berdasarkan fakta dan bukti, bukan berdasarkan asumsi maupun kepentingan pihak tertentu.
( Tim | BINews )
Share Social Media