JAKARTA | bidikinfonews. xyz / – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, menyatakan dukungannya terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Menurut Bamsoet, arah kebijakan fiskal 2027 menunjukkan keberanian pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang masih penuh ketidakpastian. Pemerintah dinilai mampu membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang melalui kebijakan yang realistis, terukur, serta berorientasi pada penguatan daya tahan nasional.
“Kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo memperlihatkan keberanian pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperkuat perlindungan sosial masyarakat. APBN ditempatkan sebagai instrumen perjuangan negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat meningkat secara nyata,” ujar Bamsoet usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam rapat tersebut turut hadir Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Hadir pula sejumlah pimpinan partai politik dan menteri Kabinet Merah Putih.
Bamsoet menilai desain RAPBN 2027 mencerminkan sikap kehati-hatian pemerintah dalam mengelola fiskal negara. Target defisit anggaran yang dipatok pada kisaran 1,80 hingga 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai menunjukkan disiplin fiskal tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan program prioritas nasional.
“Pemerintah sangat tepat menjaga defisit tetap terkendali. Ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar, mempertahankan rating investasi Indonesia, sekaligus memastikan ruang fiskal tetap tersedia menghadapi berbagai tekanan global yang sewaktu-waktu bisa muncul,” kata Bamsoet.
Ia menjelaskan, berbagai lembaga internasional memprediksi ekonomi dunia pada 2026–2027 masih dibayangi perlambatan akibat konflik geopolitik, perang dagang, volatilitas harga energi, hingga fragmentasi perdagangan internasional. Namun demikian, pemerintah tetap optimistis dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027.
Ketua DPR RI ke-20 itu menambahkan, target pertumbuhan di atas 6 persen memang menantang, tetapi sangat mungkin dicapai apabila pemerintah mampu mempercepat hilirisasi industri, memperluas investasi, memperkuat sektor manufaktur, serta mengembangkan ekonomi digital nasional.
Saat ini, Indonesia tercatat sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, dengan proyeksi nilai ekonomi digital melampaui US$130 miliar pada 2025. Selain itu, kebijakan hilirisasi mineral juga dinilai berhasil meningkatkan nilai ekspor produk berbasis nikel, stainless steel, hingga baterai kendaraan listrik dalam beberapa tahun terakhir.
“Target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen memang menantang, tetapi sangat mungkin dicapai apabila industrialisasi nasional berjalan konsisten, hilirisasi diperluas, investasi dipermudah, dan penciptaan lapangan kerja formal dipercepat. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, bonus demografi, serta sumber daya alam strategis yang menjadi kekuatan utama,” jelas Bamsoet.
Selain fokus pada pertumbuhan ekonomi, Bamsoet juga menyoroti perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam sasaran pembangunan tahun 2027, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6 hingga 6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka ditekan ke angka 4,30 hingga 4,87 persen, serta rasio gini berada pada kisaran 0,362 sampai 0,367.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan angka semata, tetapi juga memastikan distribusi kesejahteraan lebih merata di tengah tantangan inflasi pangan dan tekanan ekonomi global.
“Yang paling penting dari pertumbuhan ekonomi adalah dampaknya terhadap kehidupan rakyat. Ketika kemiskinan turun, pengangguran berkurang, dan lapangan kerja formal meningkat, di situlah keberhasilan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Bamsoet.
Ia juga menekankan pentingnya APBN 2027 diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, industri nasional, serta kualitas sumber daya manusia. Target lifting minyak mentah sebesar 602–615 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 934–977 ribu barel setara minyak per hari dinilai harus dibarengi percepatan investasi sektor energi nasional.
“Pemerintah harus memastikan APBN 2027 menjadi instrumen yang memperkuat kemandirian nasional, baik di sektor pangan, energi, industri maupun sumber daya manusia. Ketahanan ekonomi bangsa hanya dapat tercapai apabila Indonesia mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri,” pungkas Bamsoet.(*)
BINews
Share Social Media
