Akses Jalan Poros Desa Sinunukan II Terancam Putus Total, Pemkab Mandailing Natal Diminta Turun Tangan

👆👆▶️ Klik Audio 

Sinunukan | bidikinfonews.xyz / – Kondisi jalan poros penghubung antara Desa Sinunukan II dan pusat Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, kian memprihatinkan. Jika tidak segera ditangani, akses vital ini berpotensi terputus total dan mengisolasi warga.

Hingga Minggu (21/09/2025), masyarakat bersama Pemerintah Desa Sinunukan II melakukan perbaikan darurat secara swadaya di Dusun 6 RT 3. Upaya ini dilakukan dengan memasang det penahan tanah menggunakan bambu dan jerajak pohon pinang agar jalan tetap bisa dilalui.

Kepala Desa Sinunukan II, Ripai, S.Sos, menegaskan bahwa langkah ini hanyalah solusi sementara. Menurutnya, tanpa dukungan pemerintah kabupaten, perbaikan yang dilakukan masyarakat tidak akan mampu bertahan lama, terutama saat musim hujan.

“Kami sudah berulang kali menyampaikan permohonan perbaikan jalan poros ini kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas PUPR. Namun sampai sekarang belum ada respon. Padahal ini adalah akses utama bagi warga menuju kecamatan,” ujar Ripai dengan nada kecewa.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Kerusakan jalan poros ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak pada perekonomian. Jalan ini merupakan jalur utama distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga. Jika akses terputus, harga komoditas bisa anjlok karena biaya transportasi meningkat, sementara warga kesulitan membawa hasil panen ke pasar.

Sejumlah tokoh masyarakat mendesak Pemkab Mandailing Natal segera turun tangan sebelum kondisi memburuk.

“Jangan sampai menunggu jalan amblas total dan warga terisolasi. Pemerintah harus melihat ini sebagai masalah darurat yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar seorang tokoh masyarakat yang ditemui di lokasi perbaikan.

Pemerintah Diminta Bertindak Cepat

Warga berharap Bupati Mandailing Natal dan Dinas PUPR segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan permanen jalan poros ini.

Mereka menilai keterlambatan penanganan bisa memicu persoalan baru, seperti terhambatnya pelayanan publik, distribusi logistik, dan risiko kecelakaan lalu lintas.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas PUPR belum memberikan tanggapan resmi. Media ini akan terus mengupayakan konfirmasi kepada pihak terkait.

( Red )